Zonasi di Sekolah dan Tempat yang tidak Diberlakukan

sekolah

Sebagai upaya pemerataan pengajaran, Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan (Kemendikbud) melegalkan metode zonasi dalam penerimaan peserta ajar baru (PPDB) tahun 2019. Kendati demikian itu, metode zonasi dalam PPDB ini tak akan berlaku untuk sebagian institusi pengajaran dan tempat tertentu.

Merujuk pada Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 perihal PPDB, sekolah dan tempat yang menjadi pengecualian PPDB berbasis zonasi antara lain; sekolah swasta, sekolah menengah kejuruan (SMK), Satuan Pengajaran Kerjasama (SPK), sekolah Indonesia di luarnegeri (SILN), sekolah pengajaran khusus, sekolah layanan khusus, sekolah berasrama, sekolah di tempat 3T dan sekolah di tempat yang jumlah penduduk umur sekolahnya tak memenuhi ketetapan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel).

“Kenapa dikecualikan sebab memang kami memutuskan sebagian hal. Pendidikan untuk tempat 3T tak berlaku zonasi sebab memang di sana kesusahan transportasi dan jalan masuk, lalu SMK sebab kan itu perekrutan cocok talenta dan atensi, begitupun yang lain,” kata Direktur Jenderal Pengajaran Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad di Gedung Kemendikbud Jakarta.

Sementara itu, berhubungan umur calon peserta ajar tahun ajaran 2019 untuk level TK sampai SMA/SMK sederajat tak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Untuk level TK (A) calon peserta ajar sepatutnya berusia 4 tahun dan untuk TK (B) 5 tahun.

Tapi untuk level SD, terus Hamid, calon peserta ajar diutamakan berusia 6 dan 7 tahun. Meski bagi calon peserta yang berusia 5,5 tahun dapat mendaftar ke SD dengan melampirkan anjuran dari psikolog.

Untuk calon peserta ajar SMP optimal berusia 15 tahun dan mempunyai ijazah atau surat pertanda tamat belajar (STTB) SD. Tapi calon peserta ajar SMA optimal berusia 21 tahun yang mempunyai ijazah atau STTB SMP dan juga mempunyai surat hasil ujian nasional (SHUN) SMP.

“SMA/SMK juga patut membebaskan pungutan untuk peserta ajar yang tak kapabel minimal 20 persen, dijelaskan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tak kapabel dari pemerintah/pemda,” terang ia.

 

 

Baca Juga : https://www.swa-jkt.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *