Menaker Meminta Segala Pihak Kian Memandang K3

Menaker Meminta Segala Pihak Kian Memandang K3
Ketika ini Pemerintah Indonesia tengah gencar membangun infrastruktur dan sarana pendorong produktivitas nasional dengan tujuan pemerataan ekonomi. Salah satu hal utama yang dilihat yaitu aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan kerja.

Baca : Kaca mata safety

“Kita minta terhadap segala perusahaan, bagus di pemerintah ataupun swasta untuk benar-benar memutuskan dilema etika ketenagakerjaan dan K3. Aku juga meminta perusahaan dan serikat pekerja terus membina para pekerja supaya mempunyai kesadaran mengenai K3,” ujar Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker), M. Hanif Dhakiri, dikala memimpin Apel Bulan K3 Nasional Lapangan PLTU Air Amis, Kamis (1/2/2018). Serta hadir dalam kans hal yang demikian Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Sugeng Priyanto, serta General Manager PLN Kawasan Susiana Mutia.

Hanif menambahkan, pemerintah dikala ini masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, fasilitas kereta api, dan jembatan. Demikian juga dalam fasilitas transportasi, bagus transportasi udara, darat, ataupun laut, serta sarana-prasarana pendorong lainnya. “Program pembangunan hal yang demikian wajib ditunjang oleh pengaplikasian K3 supaya pengerjaannya jangan hingga memunculkan kecelakaan dan penyakit imbas kerja,” sebutnya. Menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kasus kecelakaan kerja terus menurun. Pada 2015 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 110.285 kasus, walaupun pada 2016 terdapat 105.182 kasus, sehingga mengalami penurunan sebanyak 4,6 persen. Sementara itu, hingga Agustus 2017, terdapat sebanyak 80.392 kasus.

Kecelakaan kerja dan penyakit imbas kerja bukan cuma memunculkan kerugian material, korban jiwa, ataupun gangguan kesehatan bagi pekerja, tapi juga bisa mengganggu progres produksi secara menyeluruh. Malahan, sanggup merusak lingkungan yang hasilnya berimbas terhadap masyarakat luas. “Salah satu penyebab kecelakaan kerja hal yang demikian yaitu belum optimalnya pengawasan dan progres K3, serta perilaku K3 di daerah kerja. Sebab itu, perlu dilaksanakan upaya yang riil untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan ataupun penyakit imbas kerja secara optimal,” kata Hanif.

Dia juga minta supaya implementasi K3 tak dianggap sebagai muatan. Sebaliknya, K3 wajib dihasilkan sebagai investasi. Berdasarkan Hanif, perusahaan yang memungkiri K3 justru pada hasilnya wajib menanggung pelbagai muatan materil dan moril yang besar. Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sector atau pemegang kebijakan nasional perihal K3, sungguh-sungguh menginginkan dukungan seluruh pihak untuk lebih memaksimalkan progres K3. Pemerintah, pemerintah tempat, institusi, SP/SB, dan masyarakat industri berkewajiban untuk berperan aktif cocok fungsi dan kewenangan masing-masing untuk terus menerus mengerjakan pelbagai upaya di bidang K3.

Terkait : Rompi safety

“Segala pihak wajib berprofesi sama supaya kultur K3 benar-benar terbentuk. K3 wajib menjadi komponen kultur kerja,” ujar Hanif. Kecuali itu, keselamatan kerja industri yang mengolah bahan baku membahayakan juga perlu menjadi perhatian khusus. Dirinya minta pengawas kekuatan kerja untuk lebih aktif lagi mengawasi dan menilai, secara khusus pada industri yang mengandung bahan membahayakan. “Kami mensupport pengawasan ke industri berbahan baku membahayakan, itu lebih dilihat, ” sebut Hanif.

Kedatangan Menteri Ketenagakerjaan dan rombongan ke Bangka Belitung (Babel) disambut dengan tarian tempat dan dilanjutkan dengan apel bersama karyawan PLTU Air Amis, serta peninjauan PLTU Air Amis. Dalam acara ini, dikasih pula penghargaan terhadap sejumlah perusahaan penyelenggara program K3. Kemudian, ada demo tanggap darurat oleh pihak PLN Sektor Babel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *